Rabu, 07 Agustus 2013

MUI: Boleh, Area Masjid Untuk Muamalah

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan untuk memanfaatkan bagian area masjid untuk kepentingan ekonomis seperti resepsi pernikahan. Tetapi pemanfaatan itu harus ditujukan untuk kemakmuran dan tetap mejaga kehormatan masjid. Demikian hasil sidang Komisi Fatwa MUI yang disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, di Gedung MUI, Jakarta, Sabtu (3/8).

“Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan Aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid,” katanya seraya menambahkan,  juga boleh memanfaatkan area masjid untuk kepentingan muamalah seperti area permainan anak, pendidikan, serta ruang pertemuan diperbolehkan asalkan sejumlah syarat terpenuhi.

“Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar’i, senantiasa menjaga kehormatan masjid, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) KH. Sholahudin Wahid (Gus Sholah) tidak mempermasalahkan fatwa MUI itu. Hanya saja Gus Sholah justru mempertanyakan mengapa fatwa MUI baru ada sekarang. “Saya tidak tahu, latar belakangnya atau mungkin ada permasalahan hingga diterbitkannya baru sekarang,” paparnya.

Menurut Gus Sholah, adanya penggunaan bagian Masjid untuk kegiatan berdagang dan pernikahan sudah lama terjadi di Indonesia. “Biasanya kan memang begitu, beberapa Masjid menggunakan lantai dasarnya untuk kawasan perdagangan,” tambahnya.

Mengenai adanya kegiatan pernikahan di area Masjid, Sholahudin mengatakan bahwa selama ini pernikahan di area Masjid hanya dilakukan pada saat kegiatan akad. Kalaupun di Masjid, untuk resepsi biasanya dilakukan di bangunan atau gedung lain.

Dalam sidang fatwa MUI yang digelar Sabtu (3/8) itu juga disampaikan bahwa menjadikan bangunan masjid bertingkat di mana bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan diperbolehkan, asalkan bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah dan bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.

Selain itu juga, dengan catatan tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid dan tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat. Selain itu juga, penyewaannya dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar’i serta hasil sewanya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Tanah Wakaf
MUI juga menyampaikan keputusan soal bolehnya penggantian tanah wakaf, asal memenuhi syarat secara syar’i. Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya. “Pengurus Masjid diimbau untuk secara kreatif memakmurkan masjid dengan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan ibadah dan mu’amalah masyarakat,”  kata Asrorun Niam.

Sumber: MUI

SHARE THIS

Author:

Situs Berita Islam Balipapan merupakan situs yang memberitakan tentang dunia Islam dan umat Islam, berbagi informasi dan menyemarakkan dakwah / syiar Islamiyah.

0 komentar: