Jumat, 22 Agustus 2014

Pemprov Kaltim Ingin STAIN Samarinda Segera Jadi Institut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi menyerahkan sejumlah aset daerah kepada Kementerian Agama (Kemenag). Aset yang diserahkan pada Rabu (20/8) tersebut meliputi tanah asrama haji Balikpapan seluas sembilan hektare serta tanah yang di atasnya dibangun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda seluas 14 hektare. Sudah pula disiapkan penyerahan bekas asrama haji lama yang rencananya akan dibangun madrasah bertaraf Internasional.

"Kami hibahkan asrama haji ini secara resmi, berikut dokumen-dokumen dan sertifikat hak pakai, sementara bangunan gedung dan peralatan masih menunggu penyelesaian di DPRD provinsi," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam acara Kunjungan Kerja Menteri Agama (Menag) RI bersama sejumlah jajaran Kemenag Pusat di Asrama Haji Balikpapan.

Dalam kunjungan kerja ini, dilakukan pula pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi Balikpapan, peresmian nama Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Provinsi Kaltim, dan peluncuran Gemar Sadar Halal.

Awang berharap, dengan dihibahkannya tanah tersebut maka usulan agar status STAIN Samarinda menjadi institut segera disetujui negara. "Mudah-mudahan, sebelum Oktober sudah resmi jadi institut," katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Menjawab permintaan Gubernur Kaltim Menag Lukman Hakim Saifuddin mengaku, sedang mengikhtiarkan perubahan status STAIN menjadi institut. "Perubahan status STAIN ke institut di Menpan sudah tuntas, tinggal diproses di Menkokesra dan terakhir ditandatangani Presiden," kata dia. Ia juga berharap, proses tersebut rampung sebelum Oktober.

Selain itu, ia juga berharap, permintaan Pemprov Kaltim untuk mendirikan madrasah bertaraf internasional segera terwujud. Tapi, tentunya perlu perencanaan yang tidak sederhana.

Menag juga berterima kasih atas hibah tanah yang dilakukan pada hari ini. Hibah tersebut, kata Menag, sangat membantu agar Kemenag dapat merapikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai undang-undang. Sebab, selama ini, Kemenag menghadapi kendala ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum pernah didapat akibat banyaknya duplikasi kepemilikan aset.

"Misalnya, kalau tanahnya milik pemda, bangunannya milik pusat atau sebaliknya," ujarnya. Ketidaksatuan inilah, lanjut Menag, menjadi kendala yang harus segera dibenahi, dimulai dari penyerahan aset-aset Kemenag agar berada dalam satu pengelolaan. n c78 ed: wachidah handasah (ROL)

SHARE THIS

Author:

Situs Berita Islam Balipapan merupakan situs yang memberitakan tentang dunia Islam dan umat Islam, berbagi informasi dan menyemarakkan dakwah / syiar Islamiyah.

1 komentar:

  1. Semoga harapan PEMERINTAH PROVINSI SEGERA TERWUJUD.........
    " MUHAMMAD SIFAUL UMAM, S. HI. M. HI." Kediri Jawa Timur
    081 234 219 104.

    BalasHapus